edukasi
Edukasi
EDUKASI Kamis, 11/01/2018 17:25 WIB

Peraturan Soal Organisasi Mahasiswa, Benarkah Mengungkung?

Peraturan Soal Organisasi Mahasiswa, Benarkah Mengungkung? Ilustrasi (Foto: Tero/Vesalainen/Pixabay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengembangan potensi setiap insan masyarakat. Dalam prosesnya pun menjadikan setiap insan dapat aktif dalam upaya mengembangkan dirinya serta lingkungan bermasyarakat.

Seperti hal yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Sebagai insan yang lahir dari rahim pendidikan khususnya Pendidikan Tinggi, tentu mahasiswa turut berperan dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan prinsip bebas nilai serta mampu beraktualisasi secara mandiri, maka dalam prosesnya Pendidikan Tinggi harus mampu membentuk karakter mahasiswa yang mandiri dan kreatif.

Sebagaimana tujuan Pendidikan Tinggi yang tercantum pada Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, “berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.”

Selain itu mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika memiliki posisi yang tidak bisa dianggap remeh dalam tatanan Pendidikan Tinggi, yakni sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangankan potensi diri. Artinya mahasiswa dapat secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagaimana tercantum pada Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sehingga apabila terdapat pen-dikte-an di dalam tatanan Pendidikan Tinggi maka ini sudah menciderai prinsip yang berlaku.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa waktu ke belakang pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan Draft Peraturan tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi. Draft ini nantinya akan menggantikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi yang selama ini menjadi pedoman organisasi kemahasiswaan di setiap kampus di seluruh Indonesia.

Bila ditelusuri secara mendalam maka banyak terdapat kejanggalan yang menghiasi Draft Permenristekdikti tentang Organisasi Kemahasiswaan yang masih dalam tahap sosialisasi ini, di antaranya:

A. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Sebagaimana pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa “Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan”. Artinya mahasiswa memiliki kewenangan penuh untuk membuat dan menentukan organisasi yang akan dibentuknya. Berbeda halnya dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Draft Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi. Bahwa “Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan menjadi kewenangan Pemimpin Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan Perguruan Tinggi.”

Bahkan diperparah lagi dengan Pasal 7 ayat (3) Draft Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi, yakni “Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi dapat berbentuk dewan perwakilan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, dan/atau unit kegiatan mahasiswa atau penamaan lainnya sesuai dengan peraturan Perguruan Tinggi.” Pasal ini menunjukkan adanya sinyal bahwa kebebasan dalam membentuk suatu organisasi yang memang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sulit untuk dimungkinkan. Lebih jauhnya Pemerintah telah mendikte organisasi kemahasiswaan agar tunduk pada otoritas yang berlaku dengan dalih meningkatkan kontrol terhadap organisasi kemahasiswaan.

Berikutnya mengenai fungsi dari organisasi kemahasiswaan itu sendiri. Pada Pasal 5 Draft Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi, dikatakan bahwa terdapat 5 fungsi organisasi kemahasiswaan:
“Organisasi Kemahasiswaan berfungsi untuk:
(1) Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan, bakat, minat dan potensi pada tingkat perguruan tinggi, nasional, maupun internasional;
(2) Mengembangkan pembinaan karakter dan mental spiritual mahasiswa;
(3) Mengembangkan penalaran, kreativitas, inovasi, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
(4) Mengembangkan soft skills, kepekaan dan tanggung jawab sosial mahasiswa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
(5) Menumbuhkan jiwa dan potensi kewirausahaan mahasiswa.”

Sementara apabila dibandingkan dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengenai fungsi organisasi kemahasiswaan, maka terdapat perbedaan dalam pembatasan fungsinya.
Adapun bunyinya sebagai berikut:
“Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:
a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa;
b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan
d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.”

Maka dari perbandingan keduanya dapat dikatakan bahwa terjadi pembatasan fungsi organisasi kemahasiswaan pada Draft Permenristekdikti tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi. Sebab pada Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi digunakan frasa “Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk”. Artinya fungsi-fungsi organisasi kemahasiswaan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi hanya sebagaian kecil, dan dapat dikembangkan atau ditambah dengan ketentuan lain yang diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi.

Bahkan dalam Draft Permenristekdikti tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi fungsi organisasi kemahasiswaan sebagai perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa pun ditiadakan. Apakah ini menjadi salah satu upaya pelemahan gerakan mahasiswa?

B. Mengungkung Kebebasan dan Kemandirian Kreativitas Organisasi Kemahasiswaan
Seperti yang telah disinggung pada bagian A di atas, bahwa dengan hadirnya Draft Permenristekdikti tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi menggantikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi jelas secara nyata mematikan kebebasan dan kemandirian kreativitas organisasi kemahasiswaan. Mulai dari pembentukan organisasi kemahasiswaan yang menjadi kewenangan Pemimpin Perguruan Tinggi, kemudian bentuk organisasi kemahasiswaan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah, sampai pengesahan organisasi kemahasiswaan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

Hal ini jelas berbeda dengan aturan sebelumnya yang terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 pada Pasal 2 bahwa “Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa”.

Dan selanjutnya pada Pasal 6: “Derajat kebebasan dan mekanisme tanggungjawab organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi terhadap perguruan tinggi ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan perguruan tinggi merupakan penanggungjawab segala kegiatan di perguruan tinggi dan/atau yang mengatasnamakan perguruan tinggi”.

Artinya pada draft Permenristekdikti tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi ini sangat menjauhkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Termasuk juga ruang dialogis yang berupa kesepakatan bersama tidak dihadirkan kembali dalam pertanggungjawaban organisasi kemahasiswaan kepada perguruan tinggi.

Maka apabila Draft Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi ditetapkan akan menjadi ancaman bagi nasib organisasi kemahasiswaan kedepannya, bahkan sedikit demi sedikit mampu menggrogoti gerakan mahasiswa.

C. Penentuan Waktu Sosialisasi yang Dilakukan Tidak Tepat
Kita ketahui bersama bahwa sosialisasi Draft Permenristekdikti tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi telah dimulai sejak kegiatan wokshop bidang kemahasiswaan tahun 2017 tanggal 5 – 7 Desember 2017 di Jakarta. Dan berlangsung kembali tanggal 14 – 15 Desember 2017 di Bekasi Barat, Jawa Barat.

Melihat dari waktu dilangsungkannya, maka tidak tepat apabila dilangsungkan pada bulan Desember. Sebab di bulan Desember organisasi kemahasiswaan pada umumnya sedang memasuki masa berakhirnya kepengurusan. Sehingga sangat bijak apabila sosialisasi yang dilakukan di luar bulan Desember, apalagi kalau memang sosialisasi Draft Permenristekdikti tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi ini sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Tentu sosialiasi ini dapat dilakukan di pertengahan tahun atau pada seperempat tahun. (ded/ded)
star Terpopuler
Artikel Terkait