edukasi
Edukasi
EDUKASI Kamis, 11/01/2018 07:39 WIB

Bagaimana Pajak Meredistribusi Pendapatan Kita?

Bagaimana Pajak Meredistribusi Pendapatan Kita? Aktivitas di kantor pajak. (Foto: Safyra Primadhyta/CNN Indonesia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bersama Anda Membangun Bangsa. Begitulah kira-kira tulisan yang terpampang di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Lantas banyak orang bertanya, untuk apa sih kita bayar pajak? Kemana uang pajak yang kita bayar?

Untuk menjawabnya kita harus mengetahui terlebih dahulu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN yang disusun setiap tahun oleh Kementerian Keuangan dan disahkan oleh DPR merupakan rencana keuangan tahunan yang berisi pendapatan dan belanja negara.

Dalam postur pendapatan terdapat penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Sedangkan belanja negara dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya menurut jenisnya terdapat belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi dan lain-lain. Sedangkan menurut penggunaannya dapat dibedakan menjadi belanja pemerintah pusat (belanja kementerian/lembaga dan non kementerian/lembaga) dan transfer ke daerah serta dana desa. Dari postur APBN tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pendapatan yang diterima akan disalurkan kembali ke masyarakat.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghimpun penerimaan pajak yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Selain Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2), dan Bea Materai. Pajak yang diterapkan di Indonesia memenuhi prinsip keadilan yang ditunjukkan dengan adanya batas penghasilan minimum yang tidak dikenakan pajak atau disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 101/PMK.010/2016, PTKP ditetapkan sebesar 54 juta rupiah setahun atau 4,5 juta rupiah per bulan. Artinya masyarakat yang berpenghasilan kurang dari 4,5 juta rupiah sebulan tidak dikenakan pajak. Jumlah PTKP ini masih lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)/Upah Minimum Provinsi (UMP) daerah mana pun di Indonesia. Sebagai catatan, untuk tahun 2018 UMK tertinggi di Indonesia dipegang oleh Kabupaten Karawang dengan UMK sebesar Rp 3.919.291 [1] disusul Kota Bekasi sebesar Rp 3.915.383 [2]. PTKP juga lebih tinggi dari UMP terbesar di Indonesia pada provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp 3.648.035 [3].

Hal ini mencerminkan bahwa pajak pro terhadap rakyat berpenghasilan rendah. Dan demikian pula pajak mencerminkan adanya keadilan vertikal. Masyarakat berpenghasilan tinggi dikenakan pajak lebih besar daripada masyarakat berpenghasilan rendah.

Tarif pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan tinggi sesuai UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008 adalah tarif progresif dengan tarif tertinggi untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 500 juta rupiah sebesar 30%. Sedangkan lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta rupiah hanya sebesar 5%.

Jika tidak ada pajak, maka orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin. Orang kaya dapat menikmati semua kekayaannya tanpa adanya kontribusi yang diberikan bagi negara. Sifat pajak adalah tidak memberikan kontraprestasi langsung, artinya orang yang membayar pajak tidak serta merta mendapatkan imbalan atas pajak yang dibayarkan. Pajak dihimpun dalam wadah APBN dan digunakan dalam mencapai cita-cita nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Dengan pajak, negara melakukan redistribusi kekayaan dengan menghimpun sebagian dana dari orang kaya dan menyalurkan kembali bagi seluruh masyarakat. Uang pajak yang dihimpun disalurkan kembali ke masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, subsidi BBM dan listrik, bantuan beras bagi rakyat miskin, subsidi pupuk, transfer ke daerah, dana desa, dan berbagai jenis pelayanan publik lainnya.

Pajak yang dihimpun dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif akan disalurkan kembali kepada seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu membayar pajak pun akan menerima manfaat dari pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak lain.

Jika semua warga negara taat pajak, tax ratio akan menjadi tinggi dan APBN dapat mencapai kemandirian tanpa adanya defisit. Tingkat kesenjangan antara si kaya dan si miskin akan berkurang. Berdasarkan target Bappenas, rasio Gini di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 0,38 [4]. Hal ini menunjukkan masih tingginya kesenjangan kesejahteraan dan kekayaan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Jika penerimaan pajak dapat optimal maka infrastruktur akan dapat didanai tanpa utang, kualitas pendidikan dan kesehatan meningkat, pemerataan pembangunan semakin baik, dan konsep redistribusi pendapatan dapat optimal.

Turwanto
Mahasiswa Program D4 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN (ded/ded)
star Terpopuler
Artikel Terkait